Peraturan Pemerintah – PP No 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK

Peraturan Pemerintah - PP No 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK
prokabar
v

SUARASOLO.COM – Peraturan Pemerintah – PP No 49 Tahun 2018 Tentang PPPK (PDF)

Ada kabar baik untuk anda yang gagal dalam tes CPNS 2018. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yaitu PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini merupakan angin segar bagi beberapa tenaga honorer di sejumlah instansi. Pasalnya isi dari PP no 49 PPPK itu menjadi peluang bagi pegawai honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pegawai PPPK atau juga disebut P3K juga akan mendapatkan hak yang sama dengan pegawai PNS umumnya.

Hal ini pun diungkapkan oleh Presiden sendiri saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional serta HUT PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang ke 73 di stadion utama Bogor Pakansari.

Dengan peraturan ini pemerintah akan mengagendakan seleksi untuk menjadi pegawai PPPK. Dengan diterbitkannya peraturan ini akan membuka peluang pengangkatan bagi pegawai honorer khususnya guru untuk menjadi ASN.

PP No 49 Tahun 2018 tentang PPPK juga mendeskripsikan tentang batas usia yang diperbolehkan untuk melamar menjadi pegawai PPPK.

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak tenaga honorer yang usianya sudah di atas persyaratan untuk dapat melamar Pegawai Negeri Sipil.
Terkhususnya tenaga honorer dengan profesi guru yang tak kunjung di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Salah satu syarat untuk mendaftar PPPK ini tidak seketat pendaftaran CPNS dengan batas umur maksimal 35 tahun. Kesempatan untuk menjadi PPPK terasa lebih fleksibel karena kelonggaran persyaratan usia.

Sehingga dengan diterbitkannya peraturan ini akan memberikan solusi kepada tenaga honorer yang berada di beberapa instansi.

Dalam pidatonya saat memperingati Hari Guru Nasional, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tidak akan ada lagi skema perekrutan tenaga honorer di sejumlah instansi.

Sebab selama ini instansi pemerintah daerah maupun beberapa instansi pusat masih saja mempraktekkan penerimaan tenaga honorer.

Dengan adanya pengangkatan pegawai PPPK, skema baru ini diharapkan dapat diterima semua kalangan sebagai solusi masalah tenaga honorer.

Tidak hanya honorer yang sudah bekerja di instansi saja, setiap warga negara yang memenuhi syarat dan kriteria dapat mengikuti seleksi pegawai PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) maupun Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Mengenai sistem seleksi masih akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya PP ini diharapkan dapat menjaring pegawai yang profesional.

Persyaratan Pendaftaran PPPK Tahun 2019

Beberapa hal yang menjadi poin penting tentang kriteria dan syarat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah usia minimal dan usia maksimal untuk mendaftar.

Usia minimal pendaftar PPPK untuk mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional (JF) adalah 20 tahun.

Sedangkan usia maksimal untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah 1 tahun sebelum memasuki masa pensiun jabatan.

Dengan kelonggaran batas usia maksimal untuk syarat pendaftaran PPPK ini akan memberi kesempatan besar untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berkontribusi dalam negara.

Persyaratan Pendaftaran PPPK Tertuang Dalam PP No 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK.

Berikut syarat pendaftaran PPPK di tahun 2019 :

a. Usia minimal pelamar adalah 20 tahun dan maksimal adalah satu tahun sebelum batas usia (pensiun) pada jabatan yang dilamar sesuai peraturan perundang-undangan ASN.

b. Belum pernah tersangkut kasus Hukum Pidana sesuai putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 2 tahun atau lebih.

c. Belum pernah diberhentikan dengan hormat meski tidak atas keputusan sendiri, dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Prajurit TNI, PPPK, Anggota Kepolisian atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.

d. Bukan anggota atau pengurus Parpol (Partai Politik) ataupun terlibat politik praktis.

e. Persyaratan jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

f. Beberapa jabatan khusus membutuhkan sertifikasi keahlian tertentu sesuai kompetensi.

g. Sehat jasmani maupun sehat secara rohani sesuai dengan jabatan PPPK yang dilamar.

h. Adanya persyaratan lain sesuai jabatan yang dilamar pada beberapa instansi/lembaga.

Persyaratan lain akan ditentukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

Beberapa Jabatan/Formasi PPPK Tahun 2019

Setidaknya terdapat 180 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang sedang dikaji pemerintah.

Jabatan itu akan dibagi untuk bagian ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ASN PPPK sehingga masih dipertimbangkan porsi yang akan diisi oleh PPPK.

Menurut Kabid Perencanaan Kemenpan RB, Syamsul Rizal, Beberapa posisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang akan diisi oleh PPPK akan ditetapkan melalui Perpres.

Beberapa jabatan yang akan diiisi oleh PPPK adalah tenaga pendidik yaitu guru, serta perawat, dokter, penyuluh, bidan dll.

Sehingga jabatan yang akan diisi oleh PPPK adalah jabatan fungsional. Sedangkan jabatan struktural tetap diisi oleh ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pertimbangan itu dikarenakan jabatan struktural berkaitan dengan kerahasiaan negara. Namun terdapat beberapa jabatan fungsional yang masih dipegang oleh PNS.

Perlu diketahui PPPk ini bukan hanya untuk tenaga honorer saja. PPPK juga diperuntukkan kepada tenaga profesional dalam bidangnya. Tenaga profesional itu dapat mengabdi kepada negara dengan masa dan perjanjian kerja tertentu.

Sehingga siapapun dapat mendaftar PPPK apabila masuk kriteria yang disyaratkan.

Adapun Perbedaan PNS dan PPPK

Masih banyak anggapan masyarakat yang menyamakan P3K dengan PNS pada umumnya. Dilansir oleh Grid.id ada beberapa hal yang membedakan PPPK dan PNS antara lain :

  1. Status PPPK adalah kontrak sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tetap.
    PNS sesuai pasal 6 A mempunyai nomor induk dan statusnya adalah tetap. Sedangkan PPPK adalah ASN yang diangkat pemerintah dengan adanya aturan pada perjanjian kerja.
  2. Hak dan Kewajiban
    Tertuang dalam BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban PNS dan P3K

Pada Pasal 21 yang berisi tentang hak PNS adalah

a. Gaji, uang tunjangan, serta fasilitas
b. Masa cuti
c. Jaminan pensiun serta jaminan di hari tua
d. Perlindungan
e. Pengembangan kompetensi

Pada Pasal 22 yang berisi tentang hak P3K adalah

a. Gaji serta tunjangan;
b. Cuti
c. Perlindungan
d. Pengembangan kompetensi

Sehingga perbedaan yang diterima antara PNS dan PPPK adalah fasilitas serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

  1. Masa kerja PNS adalah sampai pensiun sedangkan PPPK dikontrak minimal 1 (satu) tahun dan kontrak inipun dapat diperpanjang hingga 30 tahun sesuai kebutuhan instansi, kompetensi maupun penilaian kinerja.
  2. Pegawai PPPK dapat diberhentikan secara hormat jika masa perjanjian kerja telah selesai sedangkan PNS diberhentikan dengan hormat saat sudah memasuki usia pensiun.

Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK

Menurut Kepala Badan Kepegawaiaan Negara (BKN) Bima haria Wibisana, Besaran gaji dan tunjangan pegawai PPPK akan disetarakan dengan PNS biasa sehingga tidak akan ada perbedaan.

Pegawai PPPK juga akan menerima hak gaji UMR sesuai dengan daerah masing-masing juga berbagai tunjangan sesuai UU tentang gaji ASN.

Sehingga penggajian PPPK dan PNS disamakan, hal ini terdapat dalam Pasal 38 PP Nomor 49 Tahun 2018.

Jadwal dan Mekanisme seleksi PPPK

Dalam proses rekrutmen PPPK tetap dilakukan proses seleksi. Meski hal itu masih menimbulkan polemik di antara beberapa honorer karena menginginkan agar di angkat langsung.

PPPK merupakan satu-satunya jalan untuk menjadi ASN bagi honorer yang telah menginjak usia di atas 35 tahun. Karena tidak mungkin dapat mendaftar CPNS yang mensyaratkan usia maksimal 35 tahun.

Proses rekrutmen PPPK terbagi menjadi dua tahap seleksi yaitu tahap administrasi dan tes seleksi kompetensi. Proses rekrutmen untuk PPPK sudah diatur dalam pasal 19 PP Nomor 49 Tahun 2018.

Seleksi administrasi bertujuan untuk mencocokan kualifikasi dokumen pelamar sesuai jabatan yang dipilh.

Perlu dicermati, apabila berkas pelamar tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka pelamar dinyatakan tidak lulus.

Untuk seleksi kompetensi bertujuan untuk menilai kompetensi pelamar dalam manajerial, teknis, serta kompetensi sosial kultural pelamar dengan standar kompetensi jabatan yang dipilh. Hal ini senada dengan bunyi pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut.

Apabila pelamar dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi maka pelamar akan mengikuti wawancara sebagai penilaian moralitas dan integritas.

Untuk pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK akan mengikuti wawancara dan dengan pertimbangan dari masyarakat sebagai pertimbangan penetapan hasil.

Formasi kebutuhan di berbagai instansi juga akan disesuaikan seperti formasi CPNS. Dimana instansi akan mengusulkan kebutuhan formasi pegawai kepada Kemenpan RB.

Dan BKN yang akan memberi pertimbangan atas usulan kebutuhan formasi itu. Berbeda dengan perekrutaan CPNS 2017 dan 2018, pendaftaran PPPK tidak melalui SSCN BKN.

Sampai saat ini masih belum ada keterangan pasti mengenai jadwal administrasi dan seleksi PPPK 2019. Tetapi harus dipersiapkan untuk menghadapi tes seleksi nantinya.

Apabila ingin melamar P3K, sebaiknya dipersiapkan secara matang. Dengan banyak berlatih dan mencoba menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan PPPK.

Beberapa sumber juga menyebutkan soal seleksi tidak akan jauh seperti tes CPNS tahun sebelumnya.

Terkhususnya untuk guru dapat melatih untuk mempelajari tes UKG (Uji Kompetensi Guru) maupun tes lain seperti tes TPA.

Adapun Tahapan Pengadaan PPPK

  1. Perencanaan Pengadaan
    Pemerintah melalui Menpan RB akan memutuskan jabatan yang memang sedang dibutuhkan. Selanjutnya setelah diterbitkan PP maka akan diadakan proses seleksi yaitu administrasi dan kompetensi.
  2. Pengumuman lowongan PPPK di beberapa instansi
    Sama seperti perekrutan CPNS, pengumuman lowongan akan diumumkan di berbagai media. Pengumuman ini paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
  3. Pelamaran PPPK
    Pelamar yang masuk kriteria untuk mendaftar PPPK sesuai pengumuman diperbolehkan mendaftar.
  4. Seleksi PPPK
    Seleksi bagi pelamar PPPK pada tahap awal adalah seleksi administrasi. Apabila pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi maka pelamar berhak mengikuti serangkain seleksi kompetensi.
  5. Pengumuman PPPK
    PPK akan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus maupun tidak lulus sesuai nilai passing grade yang ditetapkan.
  6. Pengangkatan PPPK
    Pada tahap akhir ini apabila, apabila pelamar dinyatakan lulus maka diharuskan menyerahkan berkas ke pejabat yang berwenang. Selanjutnya berkas akan diserahkan kepada BKN dan pelamar akan mendapatkan nomor induk apabila datanya sudah masuk di sistem ASN. Kemudian PPPK menandatangani surat perjanjian kerja.

Peraturan Pemerintah - PP No 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK
source : detik

PPPK merupakan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah terutama bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN. Termasuk juga eks tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak memenuhi syarat mengikuti tes CPNS.

Akan menjadi kerugian besar apabila kesempatan ini dilewatkan oleh para tenaga honorer.

Sebaiknya berkas untuk pendaftaran dan administrasi PPPK 2019 harus disiapkan terlebih dahulu. Karena nantinya banyak hal yang diurus untuk proses administrasi.

Demikian berita mengenai Peraturan Pemerintah – PP No 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK PDF. Semoga info ini bermanfaat. Silahkan bagikan jika informasi ini bermanfaat.

Info selengkapnya tentang PP No 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (PDF) dapat di download melalui link berikut :

PP No 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (PDF)