Penjelasan PERMENPAN RB No 41 Tahun 2018 – Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah 

Permenpan RB 25/2016
Permenpan RB 25/2016

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai PERMENPAN RB No 41 tahun 2018

SUARASOLO.COM- PERMENPAN RB No 41 Tahun 2018. Keputusan baru diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Peraturan baru ini tertuang dalam Permenpan RB No 41 Tahun 2018 di lingkungan instansi pemerintah tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS.

Dengan peraturan baru ini maka dicabutlah peraturan sebelumnya yaitu Permenpan RB No 18 tahun 2017 dan Permenpan RB No 25 tahun 2016.

Pemenpan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan Nomenklatur Jabatan Pelaksana tetap berdasar tugas jabatan, kualifikasi pendidikan formal serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam BAB II pasal 1 tentang klasifikasi dan nomenklatur jabatan pelaksana disebutkan bahwa Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

Dalam bab itu juga terdapat poin tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. penentuan pangkat dan jabatan;
c. pengembangan karier;
d. pengembangan kompetensi;
e. penilaian kinerja;
f. penggajian dan tunjangan; dan
g. pemberhentian.

Dalam BAB III terdapat poin yang menyebutkan tentang Dalam hal kebutuhan organisasi, Instansi Teknis dapat mengusulkan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Permenpan RB No 41 tahun 2018 itu ditanda tangani oleh Syafrudin pada 13 September 2018 di Jakarta.

Untuk selengkapnya penjelasan tentang Permenpan RB No 41 tahun 2018 dapat di download DISINI.