Penjelasan Permenpan RB 25/2016 Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS

Permenpan RB 25/2016
Permenpan RB 25/2016

SUARASOLO.COM – Permenpan RB 25/2016 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) akhirnya telah merilis peraturan terbaru tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah.

Permenpan RB 25/2016 ini memuat 7 pasal tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Permenpan RB Nomor 25 tahun 2016 menjelaskan bahwa jabatan yang nantinya diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh ASN. Hal ini tertuang pada pasal 2 :

  1. Jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
  2. Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
  3. (3) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Hal ini bertujuan agar menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. penentuan pangkat dan jabatan;
c. pengembangan karir;
d. pengembangan kompetensi;
e. penilaian kinerja;
f. penggajian dan tunjangan;
g. pemberhentian.

Penambahan atau pengubahan nomenklatur jabatan pelaksana diusulkan oleh instansi kepada menteri. Serta diatur dengan Peraturan Menteri (Permen) setelah mendapatkan
pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN).

Peraturan ini disahkan dan ditanda tangani oleh Menteri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur. Permenpan ini berlaku setelah peraturan itu diterbitkan.

Untuk lebih lanjutnya peraturan ini dapat diunduh pada laman :

Permenpan RB 25/2016

Baca juga :

Demikian info terbaru terkait Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2016 mengenai Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS.